Pembubaran perusahaan tentu harus berlAndaskan hukum, agar bisa dilakukan sampai tuntas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di Indonesia sendiri proses berdiri sampai pembubaran sebuah perusahaan atau PT harus melewati proses hukum karena sudah diatur dalam UU PT Nomor 40 tahun 2007 bagian 142 tentang kegiatan, likuiditas dan berakhirnya status perusahaan di badan hukum.
Syarat Pembubaran PT
Pembubaran perusahaan biasanya dilandaskan atas beberapa alasan seperti keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bubar karena ketetapan pengadilan, pembubaran karena waktu perseroan sudah berakhir, perusahaan mengalami pailit dan dicabutnya izin perusahaan. Setelah itu Anda juga wajib tahu, apa saja syarat pembubaran PT.
- Fotocopy atau scan KTP milik organ perseroan.
- Fotocopy atau scan NPWP direktur utama dan komanditer.
- Akta pendirian persewaan sampai perubahan terakhir.
- Surat keputusan Kemenkumham hingga perubahan terakhir.
- SIUP dan SKDP
- Bukti laporan pajak bulanan dan dokumen pendukung lainnya.
Prosedur Pembubaran PT
Untuk melakukan pembubaran perusahaan atau PT selain harus memenuhi syarat, juga ada prosedur yang dilakukan. Seperti diketahui pula lewat pasal 143 ayat (1) UU PT, pembubaran perseroan hanya bisa diakui ketika sudah menyelesaikan proses likuidasi. Berikut beberapa tahapan pembubaran PT berdasarkan Undang undang nomor 40 tahun 2007.
1. Pengumuman Pembubaran
Pengumuman pembubaran perusahaan dilakukan oleh likuidator lewat surat kabar dan juga Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman ini berisi informasi pembubaran perusahaan atas dasar hukum, nama likuidator, alamat lengkap hingga prosedur yang ditujukan untuk mengajukan tagihan dan tempat periode penagihan.
2. Mendaftarkan Pembubaran PT
Pembubaran PT dilakukan dengan mendaftar ke Kemenkumham dengan waktu 30 hari setelah dijatuhkan pembubaran. Sementara itu saat mendaftar, kemungkinan Anda akan penasaran dengan estimasi biaya pembubaran perusahaan atau PT. Biaya pembubaran jika menggunakan jasa konsultasi hukum maka biasanya jauh lebih mahal namun proses penyelesaiannya biasanya jauh lebih cepat karena Anda akan mendapatkan nasihat hukum agar proses pembubaran perusahaan tidak hanya cepat, namun juga lancar.
3. Pendaftaran Aset
Pendaftaran aset dilakukan oleh likuidator, di mana likuidator berkewajiban untuk mendaftarkan semua aset perusahaan dan melakukan penyelesaian pada kreditur. Setelah sudah didaftarkan, selanjutnya laporan likuidasi diratifikasi ke Kemenkumham lalu akan keluar surat kabar atau bisa juga lewat media lain dalam tenggat waktu 30 hari setelah tanggal ratifikasi.
4. Memberikan Laporan Hasil Akhir Likuidasi
Selanjutnya memberikan yang namanya laporan hasil akhir likuidasi ke pengadilan bisa juga ke RUPS agar disahkan.
5. Pencatatan Masa Berakhir PT
Yang akan melakukan pencatatan masa berakhirnya sebuah perusahaan adalah Kemenkumham. Kemenkumham akan mencatat berakhirnya masa status hukum, lalu nama PT atau perusahaan akan langsung dihapus sesegera mungkin.
Perlu diketahui pula bahwa proses pembubaran PT meski bisa dilihat prosedurnya cukup simple namun kenyataan di lapangan butuh proses pengurusan likuidasi yang cukup lama. Maka dari itu, jika perusahaan ingin melakukan pembubaran bisa memanfaatkan jasa konsultan hukum untuk membantu proses pembubaran perusahaan. Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu bersama Kontrak Hukum. Dimana Lembaga ini merupakan platform digital pertama di Indonesia yang dapat menyediakan layanan legal paling lengkap, terpercaya dan juga biayanya sangat terjangkau.
Kontrak Hukum dapat membantu Anda untuk berkonsultasi hal-hal seputar badan usaha seperti PT, mulai dari pendirian sampai pembubaran. Anda bisa langsung kunjungi website resmi kontrak hukum.com atau melalui Direct Message Instagram @kontrahukum.